Di tengah ancaman terorisme yang masih terus membayangi Indonesia, program deradikalisasi dan rehabilitasi dilakukan untuk meredam gangguan teror ini termasuk dengan mengajak para mantan tahanan terjun ke bisnis makanan.

Ancaman terorisme ini masih tetap ada walaupun kepolisian telah menangkap 700 tersangka dalam 10 tahun terakhir dengan 500 di antaranya telah diadili.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, mulai menerapkan program deradikalisasi 10 tahun lalu ketika tim Densus 88 mengaku tidak dapat mengorek keterangan dari para tersangka kasus terorisme.

Deradikalisasi yang dijadikan program nasional dan dibiayai APBN melibatkan para pelaku tindak pidana terorisme yang masih berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Psikolog Profesor Sarlito Wirawan yang juga terlibat dalam program deradikalisasi, mengatakan program ini dilakukan melalui pendekatan personal untuk mengubah cara pandang mereka dan selanjutnya diberi pelatihan dan disebar ke sejumlah wilayah untuk berdakwah agar umat tidak memilih jalan kekerasan.

“Sesi seminggu sekali, dialog dalam berbagai hal, setelah diteliti tiap pertemuan dicatat terlihat perkembangannya, dan kelihatan pandangan tidak radikal lagi,” kata Sarlito.
Dari senjata ke penggorengan

Selain deradikalisasi, BNPT juga membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme untuk mencegah penyebaran paham radikal, dan sudah berdiri di 10 kota.

Sementara itu upaya lain untuk mengurangi kekerasan dilakukan Yayasan Prasasti Perdamaian dengan mengajak para mantan tahanan kasus terorisme berbisnis makanan.

“Kami membantu proses transisi mereka. Ada 12 bulan masa krisis setelah mereka keluar dari penjara. Mereka harus dibantu untuk mengatasi masa ini,” kata Noor Huda Ismail, Direktur Yayasan Prasasti Perdamaian.

Yang ikut serta dalam program bisnis makanan ini termasuk Machmudi Haryono, dikenal dengan Yusuf Adirima atau Abu Husna, mantan narapidana kasus penyimpanan amunisi di Semarang.

Selain bisnis makanan, Noor Huda sempat juga menyediakan usaha sablon dan tambak.
Komentar Anda

Asep Angga Permana, Pandeglang, Banten
Program yang bagus dan mesti ditekankan agar mereka tidak kembali kelubang yg sama. Sudah saatnya kita rubah kembali paradigma mereka sudah keluar dari jalur upayanya dengan lebih memberikan pemahaman tentang agama Islam yang tidak mengajarkan terorisme.

AG Paulus, Purwokerto
Beberapa negara sudah menerapkan program deradikalisasi seperti Arab Saudi, Mesir,Yaman, Singapura, walau beberapa Negara tersebut tetap ada aksi teror. Dengan pola pendekatan budaya dan menempatkan mantan teroris dalam melaksanakan program tersebut agaknya perlu juga melibatkan kaum Ulama NU/Muhammadiah, pakar demokrasi serta masyarakat pluralis sehingga ke depan NKRI bebas teroris.

Andreas, Jakarta
Deradikalisasi merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengurangi dampak teror di Indonesia selain juga pemberlakuan hukuman mati bagi para pelaku teror, namun disini pemerintah harus lebih fokus lagi terhadap program deradikalisasi ini, jangan sampai menjadi hal yang sia- sia karena tidak sedikit mereka yang sudah bebas cenderung mengulangi perbuatan terornya.

Herry Putranto, Facebook BBC Indonesia
Jika keadilan ditegakkan, negara Barat dan negara-negara Muslim sering berdialog dan saling menghargai, maka akar-akar terorisme saya yakin akan berkurang.

Eddy Setiawan, Facebook BBC Indonesia
Tidak semua napi memang ‘betul-betul penjahat’, tapi perlu pengawasan ketat dan sanksi keras bagi yang mengulangi kejahatannya.

Rizal Wahyudi, Probolinggo
Kalau ingin Indonesia aman dari terorisme, seharusnya Indonesia buat patroli dan operasi di jalan-jalan raya maupun di jalan pedesaan serta perketat masuknya orang asing dan yang lebih penting berantas korupsi dan buka lapangan pekerjaan untuk rakyat. Lowongan kerja kurang serta barang-barang mahal akan menyulitkan. Namun selama korupsi di indonesia belum di berantas sepenuhnya di situlah terorisme akan tambah banyak. Kepada KAPOLRI tolong anak buahnya diminta bekerja betul betul untuk menjaga keamanan.

Nuri Naufal Nabila, Facebook BBC Indonesia
Korupsi memiskinkan negara dan rakyat. Jika korupsi hilang, dana triliunan digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan memperkuat negara. Siapa sih yang mau susah-susah berbuat onar kalo perutnya kenyang? Kalau keluarganya sudah terjamin, kalo keadilan sudah ada, siapa yang sudi keluar dari zona nyaman?

Sumber: www.bbc.co.uk