Kisah Dapoer Bistik Solo Pekerjakan eks Napi Terorisme

Para mantan narapidana (napi) biasanya mengalami hambatan ketika akan kembali hidup normal berdampingan dengan masyarakat. Apalagi napi yang pernah tersangkut kasus terorisme. Tak sedikit masyarakat yang masih belum bisa menerima kehadiran mereka, meskipun mereka sudah bertaubat dan menjalani hukuman.

Berbeda dengan apa yang dilakukan Yayasan Prasasti Perdamaian yang didirikan Noor Huda Ismail. Yayasan yang hadir untuk membantu para bekas teroris menata hidup baru mereka, bebas dari aksi terorisme.

Untuk membantu para mantan napi tersebut, yayasan ini mendirikan sebuah resto bernama Dapoer Bistik yang beroperasi di Semarang. Di awal berdiri, resto ini menampung 5 mantan napi yang terlibat aksi terorisme.

“Berdirinya Dapoer Bistik ini memang tak lepas dari penanganan pemerintah terhadap para mantan (napi teroris) pasca penjara. Sebelum mereka bebas kita melakukan pendampingan ke LP (lembaga pemasyarakatan). Awalnya sebelum di Solo kita di Semarang, disana ada 5 mantan napi yang kita dampingi dan bekerja di Dapoer Bistik Semarang,” ujar Peneliti Yayasan Prasasti Perdamaian, Toyib Malik, kepada merdeka.com, Rabu (14/).

Namun dalam perjalanannya, hanya dua orang yang bertahan. Karena dari sisi ekonomi, Dapoer Bistik yang baru berdiri belum bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga para eks napi.

Alasan lainnya, lanjut Tayib, banyak yang beranggapan jika Dapoer Bistik tersebut merupakan bagian dari program BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Sehingga membuat para mantan napi tersebut tidak nyaman.

“Karena kita tahu bahwa kelompok-kelompok ini, tidak semuanya bisa menerima apa yang dilakukan oleh negara,” katanya.

Setelah di Semarang, Dapoer Bistik kemudian membuka cabang baru di Kota Solo, dengan nama ‘Dapoer Bistik Solo’ yang berlokasi di Jl Kebangkitan Nasional, Penumping, Laweyan. Dua tempat bisnis tersebut sengaja dijadikan pilot project Yayasan Prasasti Perdamaian untuk pendampingan para mantan napi terorisme.

“Tahun 2012 kita berdiri dan awalnya yang handle memang mantan (napi teroris) dan dibantu oleh aktivis Islam,” jelasnya.

Namun keberadaan mantan napi di resto tersebut tak bertahan lama. Lagi-lagi penyebabnya adalah faktor kekurangnyamanan mereka. Apalagi kehidupan di resto yang cukup modern tersebut jauh berbeda dengan lingkungan masa lalu mereka.

“Mereka ini tidak kuat mendapatkan omongan macem-macem, bahwa Dapoer Bistik ini bagian dari BNPT,” katanya.

Setelah tahun 2013, para mantan napi tidak ada lagi yang bergabung dengan Dapoer Bistik. Namun mereka mengikuti program pendampingan lain di bidang ekonomi yang dilakukan oleh yayasan. Diantaranya adalah program usaha persewaan mobil di Semarang. Ada 3 unut mobil yang saat ini dijalankan oleh para napi.

Tayib mengakui, tidak semua mantan napi terorisme mau menerima program pendampingan yang dilakukan. Tak sedikit eks napi yang tidak mau terbuka.
Mereka yang tidak terbuka tersebut kemudian diberikan modal untuk menjalankan usaha.

“Ada sekitar 15 mantan napi di seluruh Indonesia yang kita berikan modal. Dari 15 eks napi tersebut ada yang berhasil dalam berwirausaha dan ada yang gagal. Tapi kita juga tetap jaga hubungan emosional dengan mereka,” tandasnya.

Terkait rencana pemerintah yang akan mengundang para eks napi terorisme untuk rekonsiliasi pada akhir Februari nanti, pihaknya menyambut baik rencana tersebut.

“Ide ini bagus untuk menjembatani antara pelaku dan korban. Terutama dari sisi pelakunya, mereka biar tahu bagaimana kemudian pilihan menjadi terorisme itu menimbulkan banyak korban. Seperti misalnya Ali Imron dan pelaku bom Bali 1, dulu pernah kita pertemukan dengan korban,” ucapnya.

Toyib belum mengetahui apakah para mantan napi terorisme binaannya akan mengikuti rekonsiliasi tersebut. Namun sejak awal pihaknya mendukung adanya pertemuan pelaku dengan korban. Menurutnya, rencana rekonsiliasi tersebut merupakan terobosan yang baik, agar dikemudian hari tidak afa lagi kecurigaan diantara mereka.

Setidaknya, lanjut dia, kegiatan tersebut bisa meminimalisir ketegangan selama ini. Terutama untuk para pelaku agar bisa mengevaluasi ketika mereka akan melakukan aksinya.

“Harapannya ada aksi konkrit untuk pelaku dan korban. Secara teknis bisa berbentuk program ekonomi. Seperti yang pernah kita lakukan antara umat Muslim dengan Kristen di Poso dengan usaha peternakan ikan,” pungkas dia. [fik]

Sumber

Leave a comment



Copyright © 2018 Yayasan Prasasti Perdamaian. All Rights Reserved